Ilmu Pengetahuan Teknologi & Kemiskinan

Ilmu Pengetahuan Teknologi & kemiskinan


Sistem Ekonomi Produksi & Konsumsi

Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah.
Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.
tutip dipit munyubet idinyi konstatesa dilimkontuks hekem titi nugiri Anggras, yiate subigiamini dakumekikinoluh Phallaps Hood ind Jickson subigia: 46 Bindangkin dungin kusampelin ying dakumekikin oluh Brain Thompson “i body of liws, cestoms ind convuntaons thit dufanu thu composataon tunting Konstatesa Anggras, “An othur words thu Bratash constatetaon wis not midu, rithur ind powurs of thu orgins of thu Stitu ind
Pengertian Sistem  Ekonomi
Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara  lain ideologi  bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.
Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)
Sistem ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa  dan Amerika Serikat.
Ciri-ciri :
1. Menerapkan sistem persaingan bebas
2. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
3. Peranan pemerintah dibatasi
4. Peranan modal sangat penting
Kelebihan :
1. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri
2. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan
3. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
4. Kualitas barang lebih terjamin
Kekurangan :
1. Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
2. Rentan terhadap krisis ekonomi
3. Menimbulkan monopoli
4. Adanya eksploitasi
Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis)
Sistem ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur  negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomia ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx , dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.
Ciri-ciri :
1. Hak milik individu tidak diakui.
2. Seluruh sumber daya dikuasai negara.
3. Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara.
4. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah.
Kelebihan :
1. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
2. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
3. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat.
4. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.
Kekurangan :
1. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha
2. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
3. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang.
thit rugelitu thu rulitaons of at his grown”. Abad., hil. 5. 47 O. Hood Phallaps, Constatetaonil ind idmanastritavu Liw, 7th ud., Swuut ind Mixwull, London, 987, hil. 5. 48 Avo D. Dechicuk, “Constatetaon/Constatetaonilasm” dilim Bogdinor, Vurnon 45 Brain Thompson, Tuxtbook on Constatetaonil ind idmanastritavu Liw, udasa ku-, (ud), Blickwull’s uncyclopudai of Polatacil Scauncu, Blickwull, Oxford, 9


Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.
Ciri-ciri :
1. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
2. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
3. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
4. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah
Kelebihan :
1. Kestabilan ekonomi terjamin
2. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil
3. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu
Kekurangan :
1. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta
2. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta
Sistem Perekonomian Indonesia
Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.
Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :
Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :
1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :
1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
42.Blickstonu Pruss ltd., London, 997, hil. .6 7
•                       i0. Burlikenyi seite konstatesa subigia hekem disir ying mungakit Whun iny of ats provasaons conflact wath thu provasaons of thu ordanirydadisirkin itis kukeisiin turtangga itie pransap kudielitin ying dai- liw, at pruvials ind thu ordaniry liw mest gavu wiy”.net dilim seite nugiri. Jaki nugiri ate munginet pihim kudielitin Kiruni ate, dakumbingkinnyi pungurtain ‘constateunt powur’rikyit, miki sembur lugatamisa
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :
1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
ngin dumakain kupidiimuraki Surakit (pruimblu) turdipit purkitiin “Wu thu puoplu”, tutipa Mihkimih igeng52.ying daturipkin susenggehnyi idilih sastum purwikalin, ying pur-timi kila daidopsa dilim konvunsa kheses (spucail convuntaon) din

Sistem Ekonomi Indonesia dalam UUD 1945


Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Kemakmuran & Kemiskinan

Kemakmuran merupakan suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan baik dan/atau memiliki status sosial yang sukses. Kemakmuran seringkali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
* Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
* Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
* Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomidi seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Teknologi & Kemiskinan

Kemiskinan tidak bisa diukur hanya dengan padangan mata saja (eye estimate)karena sifatnya sangat subjektif. kalau mau dibilang tergantung siapa yang memandang. sehingga ini metode ini sangat riskan untuk disalahgunakan. Pembenarannya hanya ada pada subjek pengamatnya saja. pertanyaannya adalah apakah para akademisi, politisi, ekonom dan masyarakat itu sepakat dengan dugaan kita atau opini kita mengenai kemiskinan yang kita definisikan sendiri berdasarkan metode pandangan mata saja? Apakah hasilnya bisa digunakan untuk mengeneralisasi kemiskinan yang terjadi sama di setiap wilayah.
Secara logika sederhanapun kita akan menjawab tidak. Mengapa demikian? Saya berikan contoh penduduk miskin di kota besar/kota metropolitan tidak sama karateristiknya dengan penduduk miskin yang berada di pedesaan. Penanggulan kemiskinan tidak akan berhasil atau sia-sia jika kebijakan yang diambil tidak disesuai dengan karateristikk kemiskinan ini. Pemberian bantuan alat pertanian, pupuk, lahan dan bibit tanaman kepada rumahtangga miskin di pedesaan mungkin saja menjadi kebijakan yang tepat untuk membantu mereduksi kemiskinan di pedesaan.
Akan tetapi, apakah hal ini bisa diterapkan di daerah perkotaan sebagai instrumen pengurang angka kemiskinan di wilayah perkotaan. Tentu saja jawabannya ini kebijakan yang kurang tepat. Makanya menentukan kategori seseorang apakah miskin, hampir miskin atau tidak miskin.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat ukur yang bisa dijadikan pegangan kita agar tidak subjektif , bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan lebih objektif dalam hal menggolongkan penduduk menjadi  penduduk miskin atau tidak. Tapi perlu diingat namanya metodologi hanyalah sebuah pendekatan hasil kerja ilmiah yang tentu saja tidak lepas dari kesalahan. baik itu terkait kesalahan alat atau metodenya maupun manusianya (human errornya).
Dalam mengukur kemiskinan BPS mencoba melakukan penghitungan kemiskinan  dengan pendekatan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Artinya kemiskinan itu dipandang sebagai suatu bentuk ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran dengan membangun suatu garis imaginer untuk memilah penduduk miskin, hampir miskin dan tidak miskin yang dinamakan garis kemiskinan.
Garis ini dibentuk oleh garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskian non-makanan.  Perlu keahlian khusus dan teliti dalam melakukan penghitungan seperti ini.
BPS sebelum membentuk garis kemiskinan, terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi terkait pengeluaran penduduk baik makanan dan non-makanan yang dituangkan dalam suatu kegiatan yang disebut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahunnya. Tujuannya adalah untuk menangkap dan melihat jumlah pengeluaran rata-rata dari sisi makanan dan non-makanan pada rumah tangga yang terpilih sebagai sampel yang mewakili karateristik populasi suatu masyarakat di suatu wilayah.
Untuk pengeluaran makanan pendekatan yang digunakan sekitar 174 komoditas yang mencakup bahan makan, bahan minuman dan rokok dan tembakau yang dikelompokkan menjadi 14 subkelompok pokok yakni subkelompok padi-padian; subkelompok umbi-umbian; subkelompok ikan/udang/cumi/kerang; subkelompok Daging; subkelompok Telur dan Susu; subkelompok sayur-sayuran; subkelompok Kacang-kacangan; subkelompok buah-buahan; subkelompok minyak dan kelapa; subkelompok bahan minuman; subkelompok bahan minuman; subkelompok bahan makanan lainnya; subkelompok makanan dan minuman jadi; dan subkelompok rokok dan tembakau yang dikonsumsi selama seminggu terakhir.
Sedangkan untuk menghitung pengeluaran non-makanan menggunakan 121 komoditas yang terbagi ke dalam 6 subkelompok yaitu subkelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga; subkelompok aneka barang dan jasa ; subkelompok pakaian, alas kaki dan tutup kepala; kelompok barang tahan lama; sub kelompok pajak, pungutan dan asuransi;  dan sub kelompok keperluan pesta dan upacara/kenduri.
Dari total kesemuaan komoditas di atas  52 komoditas yang berasal dari komoditas makanan dihitung rata-rata pengeluarannya dan dijadikan dasar pembentuk garis kemiskinan makanan. Sedangkan untuk garis kemiskinan non makanan diambil 51 komoditas untuk dihitung rata-rata pengeluarannya untuk wilayah perkotaan dan 47 komoditas untuk wilayah pedesaan.
Dengan berbagai prosesi lain yang cukup rumit dihasilkanlah suatu garis kemiskinan. Bersamaan dengan itu, BPS tidak hanya menghitung estimasi jumlah penduduk miskin namun disertai dengan beberapa karateristik-karateristik pokok yang melekat pada penduduk miskin.
Karateristik yang dikumpulkan itu antara lain: rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk miskin yang berumur 15 tahun keatas; Angka partisipasi sekolahnya; Angka melek hurufnya; status bekerjanya untuk penduduk miskin yang berumur 15 tahun e atas; menurut sektor bekerjanya; dan lain sebagainya.
Angka kemiskinan yang dihasilkan akan lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya juga sangat bergantung pada kejujuran responden sebagai sumber data utama keberhasilan pemerintah dalam menghasilkan data kemiskinan yang valid dan akurat. secanggih apapun suatu model atau metode yang dipakai jika data yang diberikan tidak benar ataupun asal-asalan tidak menutup kemungkinan akan berimbas kepada estimasi penduduk miskin yang kurang tepat.
karena kesalahan suatu metode bukan hanya berasal dari metodenya akan tetapi juga sangat dipengaruhi kesalahan manusia (human error)baik sebagai pengumpul data maupun sebagai sumberdata (responden) . Satu hal sebagai  penutup yang penting untuk kita semua, data yang sudah dikumpulkan dengan susah payah akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi di sekeliling kita.
 

Mengukur kemiskinan
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolutdan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Bank Duniamendefinisikan Kemiskinan absolutsebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengahuntuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.
Kemiskinan tidak bisa dipahami dengan menggunakan satu dimensi atau satu indikator saja. Kemiskinan sangat kompleks, sehingga diperlukan indikator atau ukuran yang multidimensi. Indikator yang banyak digunakan adalah indikator global dengan menggunakan pendekatan moneter seperti garis kemiskinan yang digunakan oleh World Bank dengan batas USD 1.25 Purchasing Power Parity(PPP) atau melalui pendekatan konsumsi dasar (basic need) yang digunakan pula di Indonesia[2]. Sementara itu, pendekatan tersebut hanya melihat indikator pendapatan atau konsumsi yang dilakukan masyarakat dan menurut Sen (2000) dianggap belum menangkap akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya[3].
Untuk melihat persoalan kemiskinan secara holistik, dikembangkan IKM (Indeks Kemsikinan Multidimensi). Konsep tersebut pertama kali dikembangkan oleh Oxford Poverty and Human Initiative (OPHI) berkolaborasi dengan Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 2010. Tujuan utama dari dikembangkannya konsep tersebut adalah untuk memetakan indikator-indikator kemiskinan secara lebih komprehensif dan jelas. Hasilnya, ketika diadposi di Indonesia, ada tiga indikator yang digunakan untuk memahami persoalan kemiskinan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup[4]. Indikator-indikator tersebut menunjukan bahwa pedekatan moneter dan konsumsi saja tidak cukup untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kemiskinan, diperlukan indikator-indikator lain seperti kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup.

Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
* penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
* penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
* penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
* penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
* penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat(negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Ilmu Pengetahuan & Daya Kemampuan Manusia

Struktur sosial dan interaksi sosial
Ada dua ilmu sosial, yaitu Antropologi –khususnya Antropologi sosial dan Sosiologi, yang sangat berkepentingan dengan pembahasan tentang struktur sosial ini, obyek pengkajian kedua ilmu itu sama membahas tentang masyarakat dan kebudayaan, hanya kalau Antropologi lebih menitik beratkan pada fenomena kebudayaan, sedangkan Sosiologi lebih
menitik beratkan pada fenomena kemasyarakatannya.
Menurut pengertian umum, struktur dapat diartikan sebagai konstruksi, rangkaian atau susunan dari berbagi substansi yang ada didalamnya, namun tidak sekedar bertumpuk dari atas ke bawah atau kepinggir tetapi juga menyebar menurut tempatnya masing-masing; biasanya konsep struktur ini dipakai dalam peristilahan teknik, hanya karena untuk lebih mempermudah pemahaman tetang gejala-gejala sosial, walaupun sebenarnya abstrak, konsep ini dipakai juga dalam peristilahan sosial.
Sudut pandang Antropologi (sosial) :
Dalam Antropologi sosial, konsep tentang struktur sosial dipergunakan sebagai sinonim dari organisasi sosial, dan terutama dipergunakan dalam analisa terhadap masalah kekerabatan, lembaga politik, dan lembaga hukum dari masyarakat yang sederhana. Keesing (1992) mengatakan bahwa struktur sosial adalah organisasi kelompok atau masyarakat dilhat sebagai strruktur kedudukan dan peranan; abstraksi formal dari hubungan –hubungan sosial yang berfungsi dalam komunitas.
Terdapat beberapa pendapat tentang penggunaan konsep struktur sosial, seperti yang dikemukakan oleh Radcliffe-Brown (1940) yang menyatakan bahwa struktur sosial itu adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat, struktur sosial itu mencakup seluruh hubungan antara individu-individu pada saat tertentu, oleh karenanya struktur sosial itu merupakan aspek non-prosesual dari sistem sosial, isinya adalah keadaan statis dari sistem sosial yang bersangkutan. pernyataan ini dianggap terlalu sederhana dan luas sehingga Evans-Pritchard (1957) lebih mengarahkannya sebagai suatu bentuk relasi-relasi yang tetap yang menyatukan kelompok-kelompok pada satuan yang lebih luas.
Gagasan yang mendasar dalam struktur sosial adalah bagian-bagaian, atau unsurunsur dalam masyarakat itu yang tersusun secara teratur guna membentuk suatu kesatuan yang sistematik; konsep struktur sosial merupakan suatu yang heuristik, atau sesuatu yang diwujudkan bagi tujuan penelitian, bdengan demikian sebenarnya hal itu lebih merupakan suatu gagasan belaka, atau suatu bentukan pikiran. Manakala berbicara tentang struktur sosial suatu masyarakat, maka berbicara tentang sistem politik, hukum, kekerabatan, sedangkan yang biasanya menjadi pembicaraan adalah model-model, bukan sesuatu yang konkrit.
Sudut Pandang Sosiologi
Masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur di dalamnya, unsur - unsur itu saling berhubungan satu sama lain (interdependensi), pola saling ketergantungan unsur mana terwujud dalam berbagai gejala sosial dengan jaringan hubungan yang
fungsional; gejala-gejala sosial inipun ditelaah sebagai bagian dari suatu sistem. Suatu sistem sosial selalu memuat dua dimensi keadaan, mencakup (1) aspek statis, yaitu dalam bentuk struktur sosial, dan (2) aspek dinamis, yaitu dalam bentuk proses sosial, yang berintikan interaksi sosial.
Pada beberapa keadaan, struktur sosial dipergunakan untuk menggambarkan keteraturan sosial, untuk menunjuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk atau cara yang sama. Struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. Interaksi dalam sistem sosial dikonsepkan secara lebih terperinci dengan menjabarkan manusia yang menempati posisi-posisi dan melaksanakan peranannya.
struktur sosial adalah suatu fenomena sosial yang merupakan susunan lembagalembaga sosial, lembaga-lembaga sosial mana secara sengaja dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keteraturan sosial dengan mengatur hubunganhubungan antar manusia dalam rangka memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup mereka, keteraturan sosial ini juga untuk menunjuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk atau cara yang sama. Soerjono Soekanto (1983) menyatakan bahwa yang jelas sebenarnya struktur sosial itu merupakan suatu jaringan daripada unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat; unsur-unsur pokok yang pokok tersebut mencakup :
1. Kelompok sosial
2. Stratifikasi sosial
3. Lembaga sosial
4. Kekuasaan dan wewenang
5. kebudayaan
Kelompok Dalam Masyarakat

Pandangan Umum
Manusia dengan berbagai cara selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lain, secara mendasar fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu cenderung selalu berkelompok; setiap kali seseorang mengadakan hubungan dengan orang lain, pada hakekatnya setiap kali itu pula ia telah membentuk dan memasuki kelompok. Demikianlah kehidupan manusia adalah kehidupan kelompok. Kelompok-kelompok itu pada hakekatnya dibentuk untuk memenuhi atau mencapai tujuan tertentu anggota-anggotanya . Mengingat , bahwa kebutuhan atau kepentingan orang itu banyak sekali, maka mudah dipahami jika orang itu lalu hidup dalam berbagai kelompok yang satu sama lain saling berhubungan dan bahkan ada yang saling tumpang tindih. Jika tiap-tiap kelompok itu hanya membatasi dirinya hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja, maka akan ada kelompok besar yang mencakup semua kelompok kecil yang bersifat khusus itu
Kelompok ‘Kita’ dan kelompok ‘Mereka’
Dalam banyak keadaan orang biasa membedakan antara „kita?atau „kami?, yaitu anggapan bahwa orang-orang yang terlibat dalam satu situasi atau kepentingan yang sama dianggap sebagai satu kelompok, dan „mereka?, yaitu anggapan bahwa orang-orang lain yang tidak terlibat dalam satu situasi atau kepentingan yang sama dianggap sebagai kelompok lain. kelompok pertama dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya, dalam konsep sosiologi W.G. Sumner (1940) disebut sebagai ‘in-group’, sedangkan kelompok kedua dengan mana individu-individunya diidentifikasikan menurut situasi dan kepentingan yang berbeda disebut sebagai ‘out- group’.
.Kelompok berdasarkan sifat relasi
Charles. H. Cooley (1930) membagi masyarakat dalam dua golongan kelompok, yaitu yang disebut dengan kelompok primer (primary group) dan kelompok sekunder (secondary group); unsur esensial dalam kelompok primer, ialah antaraksi dan antar relasi sosial. Di dalam berantaraksi dalam kelompok primer anggota yang satu mermperhatikan anggota yang lain sebagai individu-individu dengan kwalitas-kwalitas yang unik, tidak sebagai kesatuankesauan yang kosong yang membentuk kelompok; tiap-tiap anggota kelompok primer terhadap satu sama lain mempunyai arti yang khas sedemikian rupa, sehingga anggota yang satu tidak dapat diganti oleh anggota-anggota lain tanpa mengganggu emosi dan relasi-relasi dalam kelompok.

Kelompok berdasarkan Gemeinschaft dan Gesselschaft
Ferdinand Tonnies (1960) mengatakan bahwa manusia dan kemauannya selalu hidup saling berhubungan yang ditujukan untuk mempertahankan ataupun untuk menghilangkan kemauan orang lain; hubungan-hubungan yang ditujukan untuk mempertahankan kemauan itu adalah hubungan-hubungan yang bersifat positif, yang kegunaannya adalah untuk membentuk suatu kelompok yang dapat bekerja ke luar maupun ke dalam, kelompok mana dapat berbentuk sebagai „gemeinschaft? dapat pula sebagai „gesselschaft’; dalam konsep setempat „gemeinschaft? ini diartikan sebagai paguyuban dan „gesselschaft? sebagai patembayan.
Kelompok berdasar kesadaran, intensitas relasi, dan formalitas
Vander Zanden (1979) menentukan sekurang ada tiga ukuran dalam menjelaskan
kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat :
1. kesadaran akan jenis atau macam, tentang ciri-ciri orang lain seperti ciri-ciri diri
sendiri,
2. relasi-relasi sosial antara individu-individu, yaitu pengaruh timbal balik antara dua
orang atau lebih atas perasaan, sikap, dan tindakan-tindakan,
3. organisasi formal, yaitu kesatuan sosial yang tersusun dengan sempurna untuk
mancapai tujuan tujuan tertentu.
Berdasarkan ukuran tersebut dari sekian banyaknya kelompok di dalam masyarakat
Cara yang Tepat Untuk Mengatasi Kemiskinan
Untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di negara ini tentu saja harus dilakukan dengan baik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Namun tentunya, dalam mengatasi kemiskinan tersebut tentunya dibutuhkan waktu yang tidak sebentar agar angka kemiskinan yang ada di Indonesia bisa diperbaiki.
Meningkatkan Lapangan Pekerjaan
Salah satu masalah penyebab kemiskinan ialah banyaknya pengangguran. Dengan menyediakan lowongan pekerjaan yang lebih banyak, hal ini bisa sedikit membantu masalah pengangguran. Tentu saja, tak hanya pihak pemerintah yang membuka lowongan pekerjaan, pihak swasta juga harus memberikan kesempatan yang sama bagi para pencari pekerjaan.
Namun, membuka peluang usaha sendiri bisa dibilang jauh menjanjikan. Dengan membuka peluang usaha sendiri, tentu membuat Anda tidak perlu repot-repot untuk melamar sebuah pekerjaan. Selain itu, Anda juga bisa mengembangkan usaha yang Anda jalani tanpa harus bergantung pada orang lain.
Meningkatkan Fasilitas Layanan Umum
Akan ada banyak hal yang dibahas dalam penyebab dan cara mengatasi kemiskinan yang satu ini. Nah, meningkatkan fasilitas umum yang ada akan sangat membantu untuk mengatasi kemiskinan.
Salah satunya contohnya yakni dengan membangun fasilitas jalan bagi desa-desa yang ada di Indonesia. Jika, setiap daerah memiliki fasilitas jalan yang baik, maka hal ini akan sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya.
Selain itu, meningkatkan layanan kesehatan juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dengan tingginya akan kesehatan masyarakat Indonesia sendiri, maka hal ini sangat penting untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat.
Menghapus Larangan Impor Beras

import beras tetap dilakukan dengan kadar sewajarnya tdak berlebihan tirto.id
Rupanya, larangan impor beras yang ada saat ini bukan menjadi sebuah kebijakan yang tepat bagi para petani. Justru, hal ini akan sangat merugikan rakyat miskin. Menurut sebuah studi yang telah dilakukan, nyatanya larangan impor beras menambah jumlah kemiskinan hingga 1,5 juta jiwa.
Karena alasan itulah sehingga dilakukan penghapusan larangan impor beras menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, mengganti larangan impor dengan biaya bea masuk yang lebih rendah serta memperbolehkan siapa saja untuk melakukan kegiatan impor bisa menjadi salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi kemiskinan.
Memperbaiki Kualitas Pendidikan

pendidikan adalah kunci kesuksesan suatu bangsa usembassy.gov
kualitas pendidikan yang rendah merupakan salah satu penyebab dan cara mengatasi kemiskinan karena pendidikan yang rendah ialah dengan meningkatkan kualitasnya. Meski ada program wajib belajar 12 tahun, namun jika hal tersebut tidak ditunjang dengan beberapa fasilitas dan program yang layak dan tepat, tentu hal tersebut tidak bisa berjalan dengan baik.
Tentu Penting bagi pemerintah untuk memberikan dana yang lebih bagi peningkatan fasilitas pendidikan untuk membantu mengembangkan pengetahuan siswa. Seliin itu, pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu juga menjadi salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi tingkat pendidikan yang rendah.







Sumber : https://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial_ekonomi